Saya adalah seorang orang tua yang heran ketika melihat soal ulangan anak kelas 1 SD. Beberapa soal ulangannya adalah:

Nama kitab suci agama Kong Hu Cu adalah ___

Pemimpin agama Kong Hu Cu adalah ___

Suku di Kalimantan Barat adalah suku___

Suku di Papua adalah suku ____ dan suku ____

(mata pelajaran: PPKn)

Meningkat lagi, tambah nggak paham waktu baca soal-soal kakaknya:

KTP singkatan dari _____

KTP dibuat di____

Akta nikah dibuat di____

Untuk membuat akta nikah diperlukan _______

(mata pelajaran: IPS)

Saya bingung. Seandainya ada roti hafalan Doraemon, pasti sudah saya beli :D

*

Problema bidang pendidikan ini sebenarnya sudah saya alami semenjak sekolah. Meski saya suka pelajaran Sejarah, saya tidak suka menghafal lebar lapangan bulu tangkis atau ukuran bola voli :’3

Intinya, saya sempat trauma dengan sekolah yang di masa saya, beneran kayak semau gue. Dari nilai yang ditentukan oleh kecanggihan menyontek, guru rasis, dan perundungan. Hal itu lama kelamaan terlihat wajar di mata saya.

Yah, dunia memang nggak adil, pikir saya.

Tapiii, saya nggak menyangka. Setelah saya punya anak, persoalan pelajaran sekolah tampaknya semakin runyam. Sekarang ini, ada standar baru kalau mau masuk SD. Begitu anak-anak mengenakan seragam putih merah, artinya anak-anak sudah harus mampu menghitung, menghitung susun, mengingat semua agama, nama tempat ibadah, pemimpin agama, belum lagi nama suku, lagu daerah dan lain-lain. Ini belum termasuk hafalan-hafalan lain dan perhitungan yang tentu saja tidak mungkin bisa kalau tidak menguasai Calistung secara mumpuni. MUMPUNI.

Sebagai informasi, di Bali, khususnya Denpasar, sekarang nilai standar kelulusan setiap mata pelajaran adalah 75. Sementara di kelas 6, nilai kelulusan minimal 80.

Jadi, boro-boro dapat nilai 50, dapat nilai 65 atau 70 saja, rapor anak-anak sekarang sudah merah.

Saya sempat frustasi dan berkeliling ke sekolah-sekolah, bahkan ngomong langsung ke orang dinas pendidikan, yang kemudian dijawab dengan defensif. Buntut-buntutnya, kembali ke pernyataan, “Semua ini kebijakan dari pusat. Kita hanya menuruti saja.”

Beberapa tahun lalu, saat ketemu Kak Seto, Kak Seto pun sudah skeptis dengan sistem yang konon ‘dari zaman Mojopait’ ini *bukan saya yang bilang xD*. Saya pun kemudian terpaksa mengambil kesimpulan dari kata-kata semua orang di lingkungan saya, “Udahlah. Nak mule keto (memang gitu adanya). Toh, anak-anak lain semua ngikutin. Ngikut aja kenapa, sih?”

Sedih.

Nggak rela.

Tapi apa boleh buat.

Karena demikianlah kepercayaan yang berlaku di sini.

Orang bersekolah karena perlu ijazah. 

That’s it.

Tapi, sebetulnya saya mikir, apakah ini merupakan goal dari pendidikan nasional? Apakah sekolah memang bertujuan mencetak ijazah untuk calon pegawai-pegawai untuk mencari kerja? Kok sedih sekali, ya?

Saya beruntung, kemarin saya sempat berbincang-bincang hangat dengan Bapak Wien Muldian. Beliau adalah pelaksana harian Gerakan Literasi Nasional Kemdikbud. Belum tahu apa itu Gerakan Literasi Nasional? Untuk ini, sepertinya akan dibahas lain waktu, ya.

Kembali ke kurikulum dan sistem pendidikan.

Menurut Pak Wien, kebijakan pendidikan saat ini sebetulnya sudah mengantisipasi perkembangan teknologi dan modernisasi, khususnya memahami gaya belajar anak zaman now.

Generasi milenial itu lebih banyak belajar melalui audiovisual. Pertama kali, biasanya anak akan menonton di youtube, lalu kalau penasaran akan mencari ke mesin pencari seperti Google. Saat anak makin penasaran, dia akan mencari tahu lewat buku, ini pun masih masuk tahapan buku digital. Di tahap berikutnya, barulah anak akan membaca buku.

Ini tantangan yang sedang kita hadapi bersama: selain pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat juga perlu sikap dan langkah yang jelas saat mengantisipasi situasi kontemporer ini.

Mau berubah, pembejar sepanjang hayat, terpaparkan hal baru setiap saat, keluar dari zona nyaman, keberanian meretas jalan baru, dan lain-lainnya masih menjadi masalah di beragam perikehidupan masyarakat kita. Termasuk di kalangan birokrasi pendidikan, masih mau dituntun, diarahkan, dilayani, minim inisiatif yang terbarukan, masih memakai cara lama.

Terkait kurikulum, rupanya sejak diberlakukannya otonomi daerah, departemen pendidikan pusat hanya membuat besarannya. Pengembangan pembelajaran dibuat berdasarkan muatan lokal di daerah. Termasuk penguatan konten di para guru.

Sayangnya, hal ini sangat terkendala di kesiapan dan SDM di pemerintah daerah. Belum semua daerah paham dengan jelas, ada juga yang masih meraba-raba implementasinya. Belum lagi, hingga saat ini anggaran dana pendidikan di daerah masih berkisar di bawah 20%. Rata-rata pemerintah daerah masih mengutamakan infrastruktur dan sarpras. Masih minim dalam kaitan ke SDM dan konten pendidikan. Pemerintah daerah masih sangat administratif, hingga sulit menerima perubahan.

Namun, pada akhirnya, dunia pendidikan Indonesia memiliki amanat yang jelas pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dulu:

“Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (karakter), pikiran (intelek-kompetensi), dan tubuh anak (keterampilan – literasi). Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.

Dan syukurlah, perubahan itu sedang terjadi. Semoga saja semua akan lebih baik lagi di masa mendatang."

Informasi lebih lanjut tentang Kemdikbud dan Gerakan Literasi Nasional bisa langsung klik:

Sahabat Kemdikbud

Gerakan Literasi Nasional

Catatan: Kemdikbud juga memiliki sosial media yang bisa diikuti.

Informasi tentang pendidikan daerah juga bisa diakses di Neraca Pendidikan Daerah

Mari dukung pendidikan anak-anak dengan turut berperan aktif mencari informasi.

Jadilah orang tua yang bijak, guru yang baik, dan orang yang mendukung perubahan positif :)

Tuhan memberkati.

@putufelisia